You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Bertekad Raih WTP
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Bertekad Raih WTP

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarya bertekad meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Progresnya akan kita pantau tiap minggu

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menuturkan, Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah rencana aksi. Mulai dari percepatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK, inventarisasi aset, pengembangan dan integrasi seluruh subsistem penerimaan dengan sistem informasi keuangan, hingga peningkatan pengendalian melalui penguatan peran Inspektorat.

"Kami buat road map-nya dan tim task force khusus yang menggabungkan seluruh kepentingan maupun sektor yang akan memastikan kita bisa mencapai predikat WTP atas laporan keuangan tahun 2017," kata Sandi, Senin (6/11).

Sandi Bakal Pimpin Pendataan Aset

Sandi menginstruksikan, seluruh SKPD dan UKPD untuk serius dan sungguh-sungguh melaksanakan tahapan rencana aksi. Sehingga, kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan.

"Kuncinya sense of ownership. Jadi, karena ini dikonsolidasikan, maka semua harus memiliki rasa tanggung jawab menyelesaikan ini," ujarnya.

Menurut Sandi, dirinya akan mengawasi langsung rencana aksi ini selama "Road to WTP" lima bulan ke depan. Pemprov DKI akan menerapka pola yang sangat terbuka, transparan, dan melibatkan semua pihak.

"Progresnya akan kita pantau tiap minggu. Kami optimistis bisa meraih opini WTP," tandasnya

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1168 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye952 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye939 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati